LAHAT – Persoalan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Lahat menjadi salah satu sorotan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lahat Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (3/11/2026).
Dalam agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2026–2027 serta sejumlah rancangan peraturan daerah lainnya, Fraksi Partai Demokrat melalui Nanda Vinola Harahap menyoroti kebutuhan penambahan ruang belajar dan perbaikan fasilitas sanitasi sekolah.
Dalam keterangannya kepada awak media, Nanda menjelaskan bahwa persoalan tersebut sebelumnya telah dibahas dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat.
Salah satu persoalan yang mencuat adalah kebutuhan penambahan ruang kelas, khususnya di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini dinilai penting menyusul adanya kebijakan pemerintah pusat yang tidak lagi memperbolehkan kegiatan belajar mengajar pada siang atau sore hari.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah sekolah yang belum memiliki ruang belajar memadai untuk menyesuaikan dengan ketentuan tersebut.
Selain ruang kelas, persoalan fasilitas toilet atau WC sekolah juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan data dan keluhan yang diterima dari sejumlah kepala sekolah, masih ditemukan WC dengan kondisi rusak berat hingga fasilitas sanitasi yang belum tersedia secara layak.
"Kami meminta Pemerintah Kabupaten Lahat agar persoalan ini menjadi perhatian dan dapat segera ditindaklanjuti, karena fasilitas pendidikan yang layak merupakan kebutuhan mendasar bagi para siswa," menjadi salah satu poin yang ditekankan Nanda.
Menanggapi sorotan tersebut, Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih, menyampaikan bahwa perhatian terhadap sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan merupakan bagian dari visi dan misi kepemimpinan Bursah-Widia sejak awal.
Ia menegaskan, pemerintah daerah memiliki komitmen untuk melakukan pembenahan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Widia menjelaskan, kondisi fiskal daerah saat ini menghadapi tantangan akibat efisiensi anggaran serta penurunan alokasi anggaran dari pemerintah pusat sejak 2025 hingga 2026, yang diperkirakan kembali berlanjut pada 2027.
"Kita akan renovasi, tetapi secara bertahap. Tidak bisa dalam satu tahun semuanya selesai, karena ada proses. Apalagi saat ini ada efisiensi anggaran dan penurunan anggaran dari pusat," jelas Widia.
Ia juga mencontohkan langkah pemerintah daerah dalam sektor kesehatan. Pada 2025, Pemkab Lahat telah melakukan renovasi terhadap tujuh puskesmas. Sementara pada 2026, program renovasi fasilitas kesehatan kembali dilanjutkan.
Menurut Widia, langkah tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah daerah terus menjalankan program pembangunan pada sektor pelayanan dasar di tengah keterbatasan anggaran.
Ia berharap pembenahan sektor pendidikan dan kesehatan dapat terus berjalan sesuai perencanaan.
"Insyaallah, jika tidak meleset, pendidikan dan kesehatan ini akan selesai pada 2029," ungkapnya.
Sorotan Fraksi Demokrat ini menjadi pengingat bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran, tetapi juga harus didukung ketersediaan ruang kelas yang memadai serta fasilitas sanitasi yang layak.
Kini, masyarakat tentu berharap komitmen pemerintah daerah tersebut dapat diwujudkan melalui program dan penganggaran yang tepat sasaran, sehingga kebutuhan mendasar sekolah-sekolah di Kabupaten Lahat dapat segera terpenuhi.
